Bojonegoro, sigap88news.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus berupaya memperkuat perekonomian desa dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, rantai produksi, dan pemasaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa, yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Timur pada Minggu (9/3/2025), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dalam rakor tersebut, hadir dua menteri sebagai narasumber, yakni Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
Turut hadir dalam rakor Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang duduk berdampingan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir.
Rakor ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, yang rencananya akan dilaunching pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Khofifah menyampaikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya pada poin dua, tiga, dan enam, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa.
“Terkait Koperasi Desa, Bupati/Wali Kota mungkin sudah mulai ditemui oleh kepala desanya. Bagaimana sebetulnya detail program Kopdes, apalagi kalau desa itu sudah punya Bumdes dan koperasi. Kita perlu mencari format agar kehadiran Kopdes produktif,” jelasnya.
Ia berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi ujung tombak pembangunan di desa dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
“Kopdes Merah Putih harus bisa menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Insyaallah akan dilaunching pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan tata ruang yang baik agar bencana seperti banjir di Jakarta dan Bekasi tidak terjadi di Jawa Timur.
“Masalah tata ruang ini harus diantisipasi sejak dini. Kejadian banjir di Jakarta dan Bekasi bukan hanya karena perubahan tata ruang di sana, tetapi juga akibat perubahan ekosistem di daerah hulu seperti Puncak Bogor dan Cianjur. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Jawa Timur, mengingat provinsi ini menjadi salah satu kutub pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Rakor berlangsung hingga malam hari dan dilanjutkan dengan salat tarawih bersama di Gedung Negara Grahadi. Setelah itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memberikan paparan mengenai “Kebijakan Penggunaan DTSN dan Pembangunan Sekolah Rakyat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.(Tris)
