Bojonegoro, sigap88news.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus giat menyerap aspirasi masyarakat dalam upaya perencanaan pembangunan tahun 2026.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan, yang telah dimulai sejak 17 Februari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspirasi dari masyarakat dapat dipertimbangkan dalam rencana pembangunan daerah.
Achmad Gunawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, mengungkapkan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan bagian penting dari proses perumusan perencanaan tahunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
“Penyelenggaraan Musrenbang dilakukan melalui berbagai tahapan berjenjang, dimulai dari desa/kelurahan, kemudian kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional,” katanya.
Ia juga menjelaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro sedang menyusun RKPD 2026 untuk merencanakan program kegiatan yang mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu menuju Bojonegoro makmur dan membanggakan.
Disebutkan, 9 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pembangunan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan wisata dan prestasi olah raga, kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi, pembangunan konektivitas wilayah, pengembangan potensi ekonomi keberlanjutan, pembangunan tata kota wilayah, pembangunan lingkungan adaptasi dan perubahan iklim, serta pengembangan seni dan budaya daerah.
Hasil dari Musrenbang menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Baureno, misalnya, mengusulkan perbaikan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan pembangunan cek dam.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak usulan yang berfokus pada dukungan sektor pertanian, sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.
Musrenbang di Dander juga mencatat 48 usulan, sebagian besar berkaitan dengan rehabilitasi infrastruktur.
Diharapkan, kehadiran Musrenbang akan menjamin akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan setiap kebutuhan masyarakat dapat dirumuskan dan direalisasikan di RKPD 2026 mendatang.(Tris)
