Oleh : Imam Sanusi, M.Pd.
Untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, semua Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) hasil Pilkada 2024, setelah di lantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara mulai tanggal 21-28 Pebruari 2025 akan mengikuti Retret di Akademi Meliter Magelang. Retret sebagai wadah pembinaan Kepala Daerah bertujuan untuk membangun persamaan persepsi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Melalui Retret juga diharapkan terbina keakraban antar Kepala Daerah dan tercipta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Namun dibalik tujuan mulia Retret, dihari pertama pelaksanaan Retret lahirlah prahara politik nasional. Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P melarang Kepala Daerah yang berasal dari kader PDI-P hadir diacara Retret Kepala Daerah. Larangan Megawati Kepala Daerah hadir diacara Retret diduga merupakan protes terhadap penahanan Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI-Poleh KPK.
Megawati selaku Ketua Umum PDI-P punya otoritas memerintah kadernya, tetapi aneh dan nyata disaat yang sama mantan Presiden Jokowi sebagai mantan kader PDI-P memerintahkan Kepala Daerah dari kader PDI-P hadir diacara Retret Kepala Daerah. Larangan Kepala Daerah dari kader PDI-P menghadiri Retret dari KetuaUmum PDI-P dan anjuran Kepala Daerah dari kader PDI-P menghadiri Retret menandakan perang terbuka antar Jokowi versus Mengawati sedang berada di titik kulminasi.
Perang terbuka antara Jokowi versus Megawati menandai babak baru relasi antar kedua mantan Presiden yang notabeni merupakan ibu dan anak. Sejak Pilpres danPilkada 2024 konflik keduanya bagai api dalam sekam, kini konflik telah terbuka dan menyeret Presiden Prabowo kedalam konflik. Presiden Prabowo selaku KepalaPemerintahan sedang membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, tetapi sinergi yang dibangun dimungkinkan akan terhambat karena perintah larangan Kepala Daerah dari kader PDI-P menghadiri Retret.
Jika disimak larangan Kepala Daerah dari kader PDI-P menghadiri Retret merupakan bentuk protes Megawati atas ketidakadilan penegakan hukum. Megawati melihat ada sejumlah orang yang melakukan penyimpangan tetapi tidak tersentuh hukum. Disaat yang sama Jokowi melihatada moment untuk mendown grade Megawati sebagaiKetua Umum PDI-P. Secara implisit Jokowi atau Megawati berharap Presiden Prabowo turut terlibat dalam Konflik, tetapi konflik antar kedua mantan Presiden terkesan diabaikan oleh Pemerintah. Presiden Prabowo dan Gerindra sementara ini memilih tidak berkomentar tentang larangan Megawati dan anjuran Jokowi kepada Kepala Daerah untuk tidak hadir dan hadir pada Retret KepalaDaerah.
Di CNN Indonesia Wamendagri Aria Bima hari Sabtutanggal 22 Pebruari 2025 menyatakan ketidakhadiran 47 Kepla Daerah dalam Retret bisa diwakili oleh Wakil KepalaDaerah atau Sekretaris Daerah. Langkah Wamendagri Aria Bima menunjukkan Pemerintah lebih memetingkan pencapaian tujuan Retret dari pada terseret dalam konflik antara Jokowi dengan Megawati. Dengan Pemerintah memilih tidak mau terseret kedalam konflik antara Jokowi dengan Megawati, maka Presiden Prabowo akan mudahmengambil peran baru dalam relasi antara Prabowo-Jokowi-Megawati. Presiden Prabowo dapat melepas kandiri dari bayang-bayang Jokowi sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Megawati.
Bagi Pemerintah konflik terbuka antara Jokowi dengan Megawati dapat diabaikan, tetapi bagi KepalaDaerah dari kader PDI-P akan membuat gamang. Apakah akan setia kepada perintah Megawati selaku Ketua UmumPDI-P atau mengikuti perintah Jokowi sebagai mantan kader PDI-P ?. Kepala Daerah asal PDI-P yang hadirdalam Retret bisa dianggap pembangkang oleh PDI-P, sebaliknya jika tidak hadir bisa diangap mengabaikanperintah mantan Presiden Jokowi. Manakah yang andapilih, loyalis Megawati atau loyalis Jokowi ?.
