Sampang, sigap88news.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sampang, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2026, di Aula utama Lt.II kantor Bappeda Litbang Sampang, Selasa (21/01/2025).
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, H. Yuliadi Setyawan, sekaligus mewakili Pj. Bupati Sampang Rudi Afryanto. Selain itu juga hadir mendampingi pembukaan acara dan memimpin acara, Kepala Bappeda Litbang, Hj. Ir. Umi Hanik Laila, dan segenap pimpinan DPRD Sampang yang antaranya hadir Wakil Ketua 2 DPRD Sampang, Iwan Efendi, dan empat Ketua Komisi DPRD Sampang, Ketua Komisi 1 Salim, Ketua Komisi 2 Alan Kaisan, Ketua Komisi 3 Achmad Bayhaki dan Ketua Komisi 4 Mahfud.
Sementara undangan lainnya juga hadir Widi S, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, serta seluruh kepala OPD, Unsur Staf ahli, Asisten dan perangkat daerah, Unsur Akademi, Unsur Organisasi Profesi, Unsur Dunia Usaha, Unsur Kelompok Masyarakat/ Lembaga Lainnya.
Sekdakab Sampang, H. Yuliadi Setyawan mengatakan, RKP Ranwal RKPD Sampang tahun 2026 ini melaksanakan amanat Permendagri No.86 tahun 2017. Dia mengatakan pembahasan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang menjadi Atensi utama, Yang disusul ketahanan pangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Namun Yuliadi Setyawan optimis data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bisa segera menjadi positif, dimana pihaknya meyakini ada kesalahan data yang tidak sesuai dengan fakta. Sehingga Yuliadi Setyawan berharap ada evaluasi yang serius dari BPS.
“Saya harap ada evaluasi dari BPS terkait angka kemiskinan di Sampang, mengingat fakta yang ada sesuai data dari Pemkab Sampang, baik dario Dinas sosial dan Bappeda Litbang, berbanding terbalik, dan saya yakin data dari BPS yang diragukan, bukan orang Sampang yang Miskin” Ungkapnya.
Selain itu, pak Wawan sapaan akrabnya mengatakan pembangunan kedepan selalui menyeimbangkan keadaan finansial, namun fokus utama diantaranya dari Kemiskinan dan SDM yaitu pembinaan UMKM, Petani, Nelayan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, khususnya jalan yang paling berdampak peningkatan ekonomi masyarakat.
Ditambahkan Umi Hanik, selanjutnya juga diharapkan ada masukan dari jaring aspirasi dari DPRD Sampang dan RPJM 2025-2026 menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang terpilih, tambahnya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sampang itu dalam sambutannya mengatakan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Masukan ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD, paparnya.
Ditambahkan Umi Hanik, Masukan dari masyarakat ini dapat berupa aspirasi, harapan, dan saran untuk menyempurnakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, bahkan pihaknya terbuka menerima saran hingga akhir bulan januari atau sebelum RKPD 2026 ditetapkan.
Selain itu Umi Hanik menjelaskan, forum konsultasi publik juga bertujuan untuk Menyamakan persepsi semua pihak terkait pedoman pembangunan daerah, dan Membangun komitmen seluruh pihak terkait dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
Diketahui, RKPD merupakan acuan bagi kepala daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD. (Ari)
