Sampang, sigap88news.com – Hampir semua proyek pembangunan di Kabupaten Sampang, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diduga bermasalah.
Proyek yang bermasalah tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran prosedur atau regulasi dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Sampang selama dipimpin Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto.
Sejumlah temuan mencengangkan terkait dugaan pelanggaran prosedur dan regulasi dalam pelaksanaan proyek-proyek ini muncul ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas hasil pembangunan dan keselamatan para pekerja yang terlibat.
Haryono Abdul Bari, salah satu mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, mengatensi masalah ini pengerjaan proyek yang saat ini menjadi perbincangan publik.
Pria yang akrab disapa Ba Haryono itu mengungkapkan bahwa banyak perusahaan pemenang tender yang diduga tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang sah.
Pihaknya mencatat bahwa sejumlah kontraktor tampaknya mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang berpotensi membahayakan nyawa dan kesehatan para pekerja di lapangan.
Menurutnya, Dana publik seharusnya dikelola dengan transparansi dan penuh tanggung jawab. Dia menegaskan, PJ Bupati Sampang wajib memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Keselamatan pekerja dan kualitas bangunan harus jadi prioritas utama!” tegas Haryono didepan para wartawan, Senin (28/10/2024).
Kendati demikian, Haryono tidak hanya mengungkapkan keluhan, tetapi juga mengambil tindakan konkret dengan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap langkah-langkah tegas akan diambil untuk mengusut tuntas pelanggaran ini dan memastikan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat.
Dia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini sebagai bentuk tanggung jawab selaku pemangku kebijakan.
“Kami menunggu sikap tegas dari pemerintah daerah. Kami berharap mereka dapat memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil terkait masalah ini,” terangnya.
Namun, saat di konfirmasi melalui WhatsApp kepada Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto mengenai hal tersebut, sampai berita ini dinaikkan tidak ada jawaban. (Ari)
