Sampang, sigap88news.com – Aktivis dan pegiat sosial di Kabupaten Sampang Busiri, menilai langkah pemerintah daerah dalam melakukan pencopotan dengan dalih evaluasi kurang etis saat memasuki tahapan Pemilukada.
Sehingga Demisioner Ketua Jaka Jatim itu menduga ada kepentingan politik yang menunggangi keputusan pencopotan itu.
Mutasi dan pencopotan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diduga sarat kepentingan politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 mendatang.
“Pencopotan ini bukan solusi sebenarnya, karena saat ini sudah masuk tahapan pilkada, harusnya tim evaluasi itu mencari kelemahan dan dilakukan perbaikan kinerja, bukan malah mencopot,” katanya. Selasa (13/05/24).
Bukan tanpa sebab, Busiri menjelaskan adanya pencopotan dan mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Sampang tersebut dapat menimbulkan polemik di masyarakat Sampang, terlebih adanya Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Dia menjelaskan, larangan mutasi tersebut berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI, artinya pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada.
“Aturannya sudah jelas, disana mengatur bahwa kepala daerah dilakukan mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” tegasnya.
Sebelumnya. Ketua Tim Evaluasi Kinerja Pj Kades Kabupaten Sampang Sudarmanta menyampaikan, pihaknya melakukan evaluasi Pj Kades sejak April. Bulan lalu, ada dua Pj Kades yang dievaluasi, meliputi Pj Kades Pangereman Bambang Suharyadi dan Pj Kades Komis Siti Komariyah.
Hasil evaluasi langsung diserahkan kepada Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto. Darmanto menyebut, Pj Kades Komis digantikan Abdul Yasak. Sayangnya, Darmanto tidak menjelaskan secara detail alasan mencopot Siti Komariyah dari jabatannya.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Pj bupati. ”Semua bergantung Pak Pj Bupati,” terangnya.
Tak hanya itu, Busiri mengungkapkan terdapat sejumlah poin penilaian kinerja Pj Kades. Di antaranya berkaitan dengan kepemimpinan, pelayanan, penataan aset, ketertiban umum di masing-masing desa. Setiap poin ada nilainya.
”Tim hanya memberikan penilaian. Untuk nilai hasil evaluasi setiap Pj Kades rahasia,” ungkapnya. (Red)
