Penulis : Imam Sanusi, M.Pd.
Panggung politik Indonesia menjelang Pilpres 2024, banyak menyuguhkan drama politik, mulai dari gonta-ganti konfigurasi koalisi, gonta-ganti kandidate Bacawapres, gonta-ganti partai politik, dan bongkar-pasang Tim Pemenangan. Drama politik yang seyogyanya hanya dilakukan oleh para politisi dan hanya terjadai di dunia politik, ternyata telah meluas ke urusan yudikatif.
Dimulai dari pengkukuhan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dan kemudian berlanjut ke keputusan Mahkaman Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang deketuai Anwar Usman dianggap sebagai pembuka peluang Gibran sang keponakan untuk nyawapres bersama Prabowo. Walau keputusan Mahkaman Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 berujung pada pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi oleh Majelis Kehormatan Makmah Konstitusi, tapi Anwar Usman telah menjadi pembela utama kepentingan dinasti politik.
Pemanfaatan karpet merah yang disediakan Anwar Usman untuk Gibran, punya konsekwensi bagi partai politik. Gibran yang masih ber KTA PDI-P, setelah dideklarasikan sebagai Bacawapres Prabowo harus mencari partai politik baru. Bak gayung bersambut Gibran yang belum berhenti sebagai kader PDI-P telah diberi KTA oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Andaikan Gibran bukan putra Presiden, cerai-kawin ini tidak akan mudah terjadi.
Belum kering stempel pada KTA Gibran sebagai anggota Golkar, Boby yang baru dipecat sebagai anggota PDI-P telah siap ditampung olah Golkar. Boby bukan hanya siap ditampung sebagai anggota oleh Golkar, walau belum ber KTA Golkar Boby akan ditugaskan oleh Golkar maju sebagai Gubernur Sumatera Utara. Apa mungkin terjadi ?. Jawabannya itu pasti terjadi, karena Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar tidak akan berani menolak.
Wah wah wah, …lagi-lagi previleg sebagai menantu Presiden dinikmati oleh Boby. Setelah mendapat previleg dari PDI-P maju dan terpilih sebagai Wali Kota Medan, kini Boby akan mendapat previleg dari Golkar. Memang kalau lagi mujur rejeki tidak akan kemana, rejeki akan datang sendiri kata Jarwo dalam film kartun Adit. Beda dengan kader Golkar yang telah lama bekerja dan mengerahkan segala sumber daya yang dipunyai untuk Golkar tetapi karena bukan siapa-siapa harus tersingkir. Bahkan karena dia bukan siapa-siapa dia sebagai kader lama harus bekerja dan mengerahkan sumber daya yang diimiliki untuk memenangkan kader baru.
Yah… itulah realitas politik di Indonesia, walau lama menjadi kader suatu partai politik, tidak ada jaminan karir politiknya akan membaik. Ini disebabkan karena Bangsa Indonesia masih punya budaya suka menerabas, dimungkinkan orang yang baru menjadi kader bisa langsung menjadi calon di legislatife maupun di eksekutif. Kader lama Cuma bisa berguman, kok begitu … ?. Budaya suka menerabas dalam partai politik ini akan menyebabkan pengkaderan muspro, banyak kader kecewa, dan kesetiaan kader rapuh.
