Banten, Sigap88news.com – Akibat dari pelaksanaan proyek negara dengan nama “pemilu serentak” salah satunya adalah terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah.
Pada tahun 2023/2024 kepala daerah se-Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya terdapat sebanyak 514, terdiri dari 416 kepala daerah kabupaten dan 98 kepala daerah kota.
Kekosongan jabatan tersebut kemudian menyebabkan diaktifkannya kembali sistem pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah melalui sistem penunjukan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Mekanisme penentuan penjabat kepala daerah yang sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel tersebut, kemudian diperparah oleh latahnya lembaga dewan perwakilan rakyat dalam menyikapi surat yang dikirim oleh lembaga kementerian dalam negeri yang seolah menilai secara subjektif tanpa demokrasi.
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti mengungkapkan, sejak awal kita lihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga legislatif, ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut, dan berdebat tentang kepentingan politik semata, tidak ada yang membicarakan masalah perbaikan dan kepentingan Kabupaten Lebak selama beberapa waktu kepemimpinan penjabat ke depan.
Menurut Nisya, dalam hal ini Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukkan perpecahan dan fiksi-fiksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukkan sikap keserakahan dan kepentingan politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang dicalonkan.
Satu kelompok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan 3 nama. Tentu didalam keputusan tersebut tidak terdapat unsur kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sama sekali. Oleh karena itu seyogianya dapat direkomendasikan calon penjabat yang memiliki rekam jejak yang baik.
“Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing-masing. Dalam perjalananya, kita tidak melihat ada perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut,” ucap Ratu Nisya Yulianti.
Penentuan penjabat (Pj) Kepala Daerah Kabupaten Lebak pada faktanya telah menunjukkan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa pemilihan langsung. Muatan kepentingan yang dipertontonkan semakin jelas jika dilihat dari orientasi dinamika politik hari ini. Yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, tapi dikuasai oleh hasrat kekuasaan politik individu dan kelompok. Maka tidak heran jika dalam proses pergantian kekuasaan melalui Pj akan muncul politik transaksional dikalangan elit itu sendiri.
Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepetingan segelintir orang, lobi-lobi dan konsolidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan untuk menjadi (Pj). Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj).
Sebagai Mahasiswa Islam, Nisya menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal bulan November mendatang, agar dapat menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari ini masih stagnan dan cenderung buruk di Kabupaten Lebak.
“Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi Pj Bupati, mampu melakukan dan menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak, dan tentu saja pengentasan kemiskinan,” bebernya.
Kemudian lanjut Nisya, kita berharap Penjabat (PJ) yang terpilih nantinya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai wujud legitimasi dari sistem demokrasi yang sekarang kita jalankan. Perwujudan pemerintahan yang hadir untuk kesejahteraan masyarakat terkhusus dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Lebak.
Efektifitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dalam segi anggaran maupun kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya diharapkan melibatkan keikutsertaan seluruh elemen terkait, termasuk didalamnya masyarakat.
“Satu hal yang saat ini cukup urgent yaitu pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Dalam konsep clean government tentu perwujudan azaz kesetaraan dan kesamaan dalam perlakuan harus terwujud terhadap seluruh rakyat Kabupaten Lebak,” tegasnya.
Terakhir sebagai penutup tulisan ini, tutur Nisya, besar harapan HMI Cabang Lebak bahwa pemerintahan Kabupaten Lebak dibawah Pj nantinya, mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan jauh dari tindak laku politik yang buruk, seperti praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Yang tak kalah penting adalah, semoga pemerintahan Kabupaten Lebak dibawah kepemimpinan Pj nantinya mampu mewujudkan konsep Good and Clear Government, jauh dari perilaku KKN, transparan dan tentu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Tentu hal tersebut dapat diaplikasikan jika terpilihnya PJ Bupati yang memiliki rekam jejak yang baik, bukan hanya sekadar yang dekat dengan penguasa. (AR_red)
