BOJONEGORO, – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (31/7/2023) di Gedung DPRD. Agenda rapat paripurna adalah penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut para pimpinan DPRD, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, serta para tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anna Mu’awanah mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi-fraksi dalam raperda tersebut. Bupati menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2022 melebihi target nasional, provinsi, dan kabupaten lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,32 persen, provinsi sebesar 5,34 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 6,06 persen.
Bupati Anna juga mengungkapkan tingginya pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan. Untuk tingkat penurunan kemiskinan nasional sebesar 0,10 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,43 persen, sedangkan di Bojonegoro mencapai 1,10 persen. Data kemiskinan diambil langsung dari desa dan membuat Bojonegoro menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki data kemiskinan daerah (DAMISDA).
“Faktor lain adalah terkait pengendali inflasi. Inflasi Bojonegoro terendah secara nasional. Nasional 5,51 persen, provinsi 6,52 persen, sementara Bojonegoro 1,97 persen. Inflasi rendah mendorong daya beli atau purchasing power parity (keseimbangan kemampuan berbelanja) bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Anna juga mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bojonegoro. Salah satu rekomendasi terkait pemberian insentif kepada 12.150 tenaga kerja, termasuk petani tembakau, dengan total anggaran sekitar Rp 25,4 miliar untuk tahun 2023.
Selain itu, juga terdapat rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen. Bupati menegaskan perlunya dukungan DPRD untuk mendorong pelayanan yang lebih baik dan komprehensif, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara terkait SiLPA sebesar Rp 3,2 triliun berasal dari 2 sumber. Pertama, target pendapatan yang semula Rp 4,200 triliun berubah menjadi Rp 5,767 triliun. Sehingga di akhir tahun, dana masuk Rp 1,567 triliun. Artinya pendapatan melebih terget yang kemudian bisa digunakan di P-APBD 2023 dan APBD 2024. Kedua, adanya penyerapan anggaran sebesar 82,83 persen dan tak bisa mencapai 100 persen. Sehingga dari rencana anggaran Rp 6,493 triliun terserap Rp 5,378 triliun atau menyisakan Rp 1,115 triliun yaitu dari efisiensi serta pekerjaan yang tidak selesai.
“Kami berterima kasih kepada DPRD yang senantiasa melaksanakan peraturan daerah. Dan ini sebagai bentuk konstitusi kami yang sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih juga kepada eksekutif yang menyiapkan beberapa materi anggaran. Tanpa eksekutif pelaksanaan tentu tidak bisa maksimal,” ujar Bupati Anna. (Tris)
