Banten, Sigap88news.com – Musa Weliansyah, Anggota DPRD Kabupaten Lebak menganggap sudah tidak aneh jika melihat sikap marah-marah yang dilakukan Bupati Lebak terhadap rekan-rekan wartawan yang belakangan ini sedang viral.
Bupati Lebak menghentikan beberapa rekan wartawan yang sedang konfirmasi dengan salah satu pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) terkait adanya indikasi yang belum dibayar dan belum tuntas dalam proses pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
“Menyikapi sikap bupati Lebak, saya sudah tidak aneh, itu sebuah karakter yang bukan rahasia publik ketika berbicara marah-marah sudah sering terjadi. Artinya bahwa beliau selalu menganggap orang ini lemah,” ujar Musa Weliansyah, Minggu (19/02/2023).
“Namun menyikapi kejadian kemarin di aula Multatuli itu kan hak prerogatif teman-teman jurnalis ketika konfirmasi kepada pihak yang berkompeten. Dan waktu itu sudah ada Asda 1 yang mendampingi lantas kemudian kenapa sih dia (Bupati Lebak_red) harus ikut nimbrung gitu. Ada apa sih Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bupati di dalam konflik kebebasan lahan yang diduga belum selesai sampai saat ini siapa sih dibalik semua ini,” ungkap Musa.
Seharusnya, kata Musa, pemerintah daerah lebih bijak dan memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan, karena bukan berarti masyarakat menghambat pembangunan proyek strategis nasional yaitu waduk karian tapi paling tidak ada hak warga yang belum terpenuhi.
Sekretaris FPPP DPRD Lebak ini menegaskan, harusnya pemerintah daerah hadir bersama masyarakat melakukan mediasi dengan pihak terkait sehingga duduk perkaranya bisa mudah dan cepat terselesaikan.
“Jadi sekali lagi saya secara pribadi sangat menyayangkan sikap dan tindakan arogansi Bupati Lebak. Walaupun ini sudah karakter tapi paling tidak sebagai pemimpin harusnya lebih luwes, lebih lugas, lebih sopan dan lebih santun ketika berbicara, apapun dalihnya tidak pantas keluar kata-kata “INI KUASA SAYA” karena beliau adalah sebagai pejabat rakyat, sebagai pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat dan digaji serta menggunakan fasilitas rakyat. Jadi tidak pantas ini terus dan terus terjadi dilakukan seorang kepala daerah yang dalam hal ini bupati Kabupaten Lebak,” tuturnya. (Red)
