Sampang, sigap88news.com || Program Fisik Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sumber Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Diduga untuk Pondasi Rumah, pasalnya, kegiatan tersebut berupa Pembangunan Plengsengan tanpa ada Papan Informasi bahkan walau kegiatan tersebut Selesai 100% tidak ada prasasti.
Kegiatan tersebut berada di Dusun Mandala Timur Desa Sejati Kecamatan Camplong, saat wartawan sigap88news.com, menanyakan warga sekitar, itu milik inisial S, masih kata dia, program itu merupakan Pokmas, tetapi untuk dijadikan pondasi Rumah Pribadi
“ Pemilik pekerjaan tersebut inisial S, yang kami tahu adalah kegiatan pembangunan plengsengan ini merupakan Pokmas, tetapi digunakan untuk pondasi Rumah “. Tarang Salah satu warga di sekitar lokasi pembangunan tersebut.
Maka dari itu, salah satu aktivis di Kabupaten Sampang, Mat Holil, mengatakan, sangat disayangkan kegiatan tersebut, menurutnya, sebelum memperhatikan kegiatan yang diduga tidak sesuai RAB, yang penting harus ada Papan Informasi, agar tak berkesan seperti hantu, tak hanya itu malah dijadikan untuk pribadi, yang harusnya untuk masyarakat luas.
“ Jelas dengan tidak adanya papan informasi, sudah melanggar aturan yang ada, semua kegiatan Fisik yang dari pemerintah baik itu dari Pemkab, Pemprov dan Pusat harus ada Papan Informasi agar Masyarakat mengerti “. Katanya.
Masih kata dia, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah jelas, keterbukaan publik sangat dibutuhkan untuk transparansi anggaran, penggunaan dan manfaat, sehingga gampang terkontrol, maka kata dia, tak heran jika Program Pokmas menjadi bisnis yang menguntungkan bagi Oknum.
“ Undang – Undangnya jelas, keterbukan publik sangat dibutuhkan, agar bisa transparan, dan masyarakat bisa ikut mengontrol kegiatan tersebut, jika program Pokmas ini sistemnya seperti ini, maka akan menguntungkan bagi Oknumnya itu sendiri “. Terangnya.
Dia meminta kepada Pemprov Jawa Timur, agar membenahi sistem program Pokmas dan juga melakukan pengawasan ketat, agar kata dia, semua kegiatan Pokmas dapat terpantau, minimal bisa mengurangi kenakalan Oknum.
“ Kami memberi masukan, agar Pemprov Jawa Timur, mengevaluasi kegiatan Pokmas di bawah, juga pengawasannya diperketat, agar anggaran tersebut bisa terserap dengan baik mengurangi kenakalan yang hanya untuk memperkaya diri “. Pungkasnya. (Bersambung)……
