Tulungagung, sigap88news.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gelar Rapat Paripurna Penyampaian Program Pembentukan Perda (Propemperda) dan Persetujuan Bersama Tentang Perda APBD tahun 2021 serta mengesahkan Ranperda tentang RAPBD tahun 2021 kabupaten Tulungagung yang disahkan menjadi Perda digelar di ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, pada Sabtu (28/11).
Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Marsono dengan dihadiri oleh Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo, Sekda, kepala OPD. Selain itu juga diikuti oleh anggota DPRD lainnya melalui virtual.
Adapun sebelum ditetapkan, masing-masing fraksi yakni, Fraksi PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, PAN, gabungan Partai Demokrat, Nasdem, Bulan Bintang dan Hati Nurani Bersatu menyampaikan pendapat akhirnya masing-masing dihadapan peserta rapat.
Salah satu catatan DPRD melalui pendapat dari fraksi Hati Nurani Bersatu yang dibacakan Imam Khambali meminta kepada pemerintah daerah perlu meningkatkan lagi pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan ifrastruktur di Tulungagung yang perlu ditinjau ulang agar lebih merata. Selain itu, terkait tentang pengisian PPPK pada tahun 2021 agar diprioritaskan pada tenaga yang mengabdi lebih lama.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto seusai rapat paripurna menyampaikan terimakasih kepada DPRD Tulungagung yang telah menyetujui Ranperda tentang APBD dan Ranperda lainnya sehingga ditetapkan menjadi Perda.
Menurut Bupati, kebijakan yang dikeluarkan telah disinergikan dengan lima prioritas program Indonesia maju, serta disesuaikan dengan prioritas kebijakan penganggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Tahun 2021.
Maryoto menambahkan, ditahun 2021 anggaran pendapatan Tulungagung sebesar, Rp 2.394.260.047.478, belanja daerah Rp 2.506.260.470.478, devisit Rp 119.000.000.000, penerimaan pembiayaan daerah Rp 120.500.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp 8.500.000.000, pembiayaan netto Rp 112.000.000.000 dan silpa Rp 0.
Bupati menegaskan, penggunaan APBD tahun 2021 akan diprioritaskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
“Yang jelas APBD tahun 2021 akan kita prioritaskan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu sesuai prioritas pemerintah pusat yaitu untuk SDM, Infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan tranformasi ekonomi,” terang Bupati.
Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua DPRD Tulungagung Marsono saat ditemui wartawan diruang kerjanya seusai rapat paripurna. Marsono setuju dengan apa yang jadi program prioritas pemerintah daerah setelah disahkannya APBD 2021.
“Yang jelas sudah nenjadi kewajiban kita bersama untuk menentukan skala prioritas yang lebih penting, namun sebagai penentu adalah bupati mana yang diprioritaskan lebih dulu karena dia selaku pimpinan tertinggi pada pemerintah daerah, kita tinggal mengontrolnya saja,” ujarnya.(st)
