Penulis : Yusuf (Bang Ucup) Reporter sigap88news.com
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tak sesuai nama, Masyarakat mulai menanti BLT tersebut akibat Pandemi Covid-19, namun anehnya, tatkala pemerintah memberi himbauan agar Masyarakat tetap di rumah, tetapi dilanggar sendiri, dengan mengharuskan membuka rekening, yang otomatis akan ada kerumunan.
Penulis mencoba mengkaji beberapa kebijakan, yang bertabrakan dengan himbauannya sendiri, dengan adanya Pandemi Wabah Virus Korona (Covid-19), maka Pemerintah menyuarakan agar Masyarakat Mengatur Jarak, tidak berkerumun, hingga keluar Maklumat Kapolri, tetapi maksud hati Ingin membantu Pemerintah kepada Warga terdampak Covid-19 tersebut, namun nampaknya himbauan dan larangan itu terabaikan.
Otomatis, BLT yang sesuai nama diwajibkan penerimanya membuka rekening di salah satu Bank, dengan tujuan agar terhindar yang macam – macam, tetapi tidak disadari bantuan tersebut, lagi – lagi tidak akan memperoleh BLT sesuai anjuran Presiden, yaitu setiap penerima Rp. 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah) terhitung bulan 4 sampai bulan 6 yakni 3 Bulan, akan ada uang mengendap di Rekening bahkan ada biaya administrasi, nah siapa yang diuntungkan disini ?
Mungkin beda lagi, jika BLT itu sesuai kepanjangannya, yaitu Bantuan Langsung Tunai, dengan cara dibagikan kepada Masyarakat sesuai data yang diusulkan Oleh Tim Relawan Covid-19 di Desa, maka himbauan dan larangan yang dibuat oleh Pemerintah berjalan dengan baik, toh Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) APBN.
Cara pencairanya, bagikan langsung kepada Masyarakat, oleh Tim Relawan dengan dikawal oleh Aparat Keamanan, seperti dari Kepolisian dan TNI, bahkan oleh para aktivis, LSM dan Media, agar keterbukaan itu berjalan dengan baik, dan tepat sasaran, kunjungi rumah – rumah warga penerima sembari berikan edukasi terkait Covid-19 mungkin agak lebih baik.
Jika pemerintah tidak melakukan perubahan, maka jangan berharap Wabah tersebut bisa terputus mata rantai penyebarannya, bisa jadi, dengan membuka rekening dengan berkerumun dan tanpa jarak penularan wabah terus subur berjalan. Ditambah lagi – lagi ada yang diuntung dengan biaya Administrasi dan Pemotongan pajak, toh ini musibah bersama, para penerimanya dari kalangan miskin yang terdampak oleh pandemi virus korona, bisa jadi kembali orang miskin yang harus diperas untuk kepentingan.
Maka dari itu, penulis berharap, segera pemerintah merubah aturan, agar, tujuan yang mulia berakhir dengan manis, dan tidak ada yang diuntungkan dari musibah besar yang melanda, jika tidak maka tujuan mulai berakhir bencana.
