Jakarta, Sigap88news.com || Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang disapa Opan ini telah menuding Pemprov DKI Jakarta terkesan tebang pilih dalam pemberian subsidi ke wartawan. Menurut Opan, ada skema tak sehat dari salah seorang tim Anies Baswedan yang menyebut FWJ bukan mitra Pemprov DKI Jakarta.
“Bicara soal kemitraan itu saya benarkan, bahwa FWJ bukan mitra Pemprov DKI, tetapi kami menjalankan fungsi profesi sesuai amanat UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UUD’45 sebagai bentuk independent. Kami hanya fungsikan kehumanitasan saja dengan Pemprov DKI. “Jelas Opan melalui siaran pers nya di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Opan menduga ada bisikan tak sedap dari oknum wartawan di balaikota kepada seorang tim Anies Baswedan yang menyebut Forum Wartawan Jakarta diluar dari kemitraan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ocehan tersebut tersiar hingga terdengar di telinga ketua FWJ ini.
“Wajarlah jika temen temen wartawan di balaikota itu bicara ngawur, mungkin saja mereka takut kehilangan kue, atau takut tersingkir. Kita bisa liat sendiri apa yang sudah diperbuat temen-temen wartawan di balaikota, beda hal nya dengan kami yang telah menggulirkan kegiatan-kegiatan nyata untuk perkembangan di DKI Jakarta. “Beber Opan.
Terlepas dari itu, Opan menjelaskan bahwa keberadaan Pokja Pemprov DKI Jakarta dengan Forum Wartawan Jakarta (FWJ) berbeda. Ruang lingkup Pokja hanya sebatas jadi kacung pemberitaan siapa yang bayar. “Faktanya kan begitu, mereka kan mendapatkan asupan anggaran dari pemprov DKI. “Ulasnya.
Ia menilai wabah virus corona (covid-19) berdampak pada semua lini sehingga menjadi object bencana nasional dan berdampak pada kehidupan wartawan. “Ini bencana Nasional bos, dan ada anggaran subsidi dari APBN, APBD maupun CSR. Dana 3 Triliun, dan embel-embel dana lainnya guna mengantisipasi wabah corona oleh Pemprov DKI itu cukup besar, tapi fakta dilapangan berbeda dalam penerapannya. “Sindir Opan.
Lebih lanjut, Opan menjelaskan adanya ketidak jelasan protokol Sosial Distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan. Bagaimana tidak, dalam pemberlakukan itu, wartawan maupun keluarganya tak pernah disinggung oleh Pemprov, bahkan warga yang berada di DKI Jakarta sebagian besar mengeluhkan subsidi yang dijanjikan Anies Baswedan.
