LUMAJANG , sigap88news.com – Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M. ML., membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) ke – 9 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab.Lumajang, Rabu (16/01/19).
Musda tersebut berlangsung di Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang.
Nampak hadir anggota Forkopimda Kabupaten Lumajang dan undangan lainnya.
Bupati Lumajang H.Thoriqul Haq M.ML dalam sambutanya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan meningkatkan sinergitas denga MUI, pasalnya Pemerintah dapat terbantu dengan MUI terkait dengan persoalan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat menutup tempat tempat maksiat.
“Ada banyak suport oleh MUI kepada Pemerintah dalam memberikan langkah kebijakan dan pendampingan terkait dengan persoalan yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Masih menurutnya Ia, mengatakan, saat pihaknya berkebijakan untuk menutup tempat – tempat maksiat. MUI sudah memberikan dukungan serta malakukan antisipasi dini untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di masyarakat.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan untuk mendominasi tempat hiburan yang sehat dan mengembangkan obyek wisata sebagai hiburan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujar Bupati.
Lanjutnya, Ketua Umum DP MUI Prov. Jatim, KH. Abdusshomad Buchori., menyampaikan, pihaknya mendukung penuh kebijakan Bupati Lumajang terkait dengan penutupan tempat tempat maksiat. “Kebijakan itu harus di back up, karena negara kita negara Pancasila,” jelasnya.
Selain itu Ia mengungkapkan, bahwa ada 47 tempat – tempat perzinaan yang di Jawa Timur terdiri dari ribuan orang yang menjadi pelaku. “Untuk itu, Saya ingin, sebagai mitra kerja Pemerintah maupun Majelis Ulama dapat bekerjasama untuk menuntaskan problem problem yang ada di tengah-tengah masyarakat dan kita sepakat Lumajang harus lebih maju,” pungkasnya.
Maraknya Prostitusi Online, menurutnya, MUI sudah berkerjasama dengan Polda Jatim untuk bersama-sama membongkar kasus prostitusi Online.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Lumajang, KH. Drs. M. Khoiri, M. Pd.I., menyampaikan, bahwa ada beberapa Komisi yang ada di MUI Kab. Lumajang, diantaranya Komisi fatwa dan Hukum, komisi ukhwah dan islamiah, komisi tarbiyah dan lain – lain
Ia berharap 8 komisi tersebut bisa diaktifkan. Kalau komisi ini bisa diaktifkan ini sangat luar biasa perannya. Ini bisa menjadi “insert goverment” apa yang tidak bisa dilakukan Pemerintah Daerah, bisa dilakukan Majelis Ulama Indonesia,” paparnya.
“Oleh karena itu, saya berharap persoalan yang ada di Lumajang di tingkat kota maupun kecamatan, ke depan bisa diselesaikan dengan kerjasama,” ujarnya.
Ketua Panitia Musda IX KH. Nursyahid, M.A., melaporkan, bahwa MUSDA tersebut, dilaksanakan tiap 5 tahun sekali.
Ia melaporkan, bahwa tujuan dilaksanakan Musda tersebut adalah untuk meningkatkan program kerja MUI Kab. Lumajang agar sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kab. Lumajang, hasil RAKERDA MUI Prov Jatim serta, hasil RAKERDA MUI se Jawa Bali dan Munas MUI, konsolidasi organisasi MUI di tingkat kecamatan maupun Kabupaten, memeberikan sumbangan kegiatan mengenai masalah kemasyarakatan dan keagamaan, menerima masukan atau Informasi aktual MUI di tengah tengah masyarakat, memilih dan menyusun kepengurusan Dewan MUI Kab. Lumajang masa bhakti 2019-2024.
Hadir dalam Musda tersebut kurang lebih 226 orang, terdiri dari Camat se kabupaten lumajang, termasuk pengurus MUI Kab. Lumajang, pengurus MUI Kecamatan se Kab. Lumajang, Kepala KUA se Kab. Lumajang, Perguruan Tinggi Islam serta undangan lainnya. ” Usai seremonial acara tersebut dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah,”pungkasnya(KAR)
